Dinasti

Borders Bookstore, kawasan Orchard, Singapura, Jumat kedua November.

Saya menghabiskan siang yang diguyur hujan dengan membaca Mrs Kennedy : The Missing History of the Kennedy Years. Buku karya Barbara Leaming ini menceritakan kehidupan Jacqueline Kennedy semasa mendampingi John F Kennedy. Mulai dari perkenalan hingga saat Jacky harus meninggalkan Gedung Putih setelah suaminya tewas terbunuh.Entah kepiawaian Leaming dalam merangkai setiap kata atau memang ketertarikan saya pada kisah Nyonya Kennedy yang membuat buku itu bisa tuntas hanya dalam hitungan jam. Leaming adalah penulis biografi tokoh-tokoh terkenal, diantaranya Marilyn Monroe dan Katharine Hepburn. Sementara Jacky Kennedy adalah bagian tak terpisahkan dari dinasti Kennedy yang belakangan ini sering menjadi bahan pembicaraan di tempat tinggal kami, terutama setelah Abdul berkesempatan mengunjungi John F Kennedy Presidential Library and Museum di Boston.

Adalah Joseph P Kennedy yang menjadi orang pertama dalam dinasti ini. Laki-laki berdarah Irlandia ini pada mulanya adalah seorang pebisnis yang kemudian sukses dan menjadi salah satu orang terkaya di Amerika. Dengan modal itulah ia masuk ke dunia politik dan menjadi Duta Besar Amerika di Inggris, sebuah jabatan penting dan bergengsi di Amerika.

Lalu dimulailah dinasti politik itu. Anak-anaknya mendapat pendidikan di universitas-universitas bergengsi di Amerika, menjadi anggota kongres dan senat di usia muda, jaksa agung, pahlawan perang, duta besar, bahkan salah satunya berhasil menjadi presiden. Meski kemudian dua orang dari generasi kedua Kennedy terbunuh dengan latar belakang sentimen etnis dan agama, tak menyurutkan langkah generasi ketiga Kennedy untuk terjun ke politik.

Di negara lain, misalnya India, terdapat nama Gandhi sebagai keluarga yang turun-temurun berkiprah di politik. Di Indonesia, meski tak 'seramai' dinasti Kennedy atau Gandhi, keluarga Soekarno juga telah membentuk dinasti politik. Setelah generasi kedua, diantaranya Megawati, Guntur, dan Guruh, sekarang generasi ketiga, Puan Maharani, menjadi anggota DPR. Masih terdapat keluarga-keluarga lain yang juga eksis di pentas politik Indonesia meski belum menduduki jabatan nomor satu di negeri ini.

Biasanya anak seorang presiden atau ketua DPR atau pejabat apapun tidak akan kesulitan mendapatkan kesempatan untuk berada di lingkaran jabatan bapaknya.

Jika seseorang memiliki bapak yang banyak uang atau seorang duta besar seperti Joseph Kennedy, tentu tak terlalu sulit baginya untuk bisa mendapat pendidikan yang bagus lalu terjun ke politik. Begitu juga bagi seorang Megawati atau Puan, tentu bukan hal yang terlalu aneh jika mereka bisa menjadi pengurus partai, menjadi anggota DPR, bahkan presiden. Atau bagi seorang Agus Yudhoyono yang sekarang sedang belajar di Harvard, tak terlalu menakjubkan jika dua periode kepresidenan mendatang dia menjadi orang nomor satu di negeri ini. Semuanya terbuka bagi mereka : uang, kemampuan, kesempatan, dan nama besar.

Yang hebat dan luar biasa adalah mereka yang menjadi perintis dinasti. Orang-orang yang bukan anak siapa-siapa, yang dengan keterbatasan kesempatan dan keadaan membuat segalanya jadi mungkin. Sayangnya, tak semua orang bisa melakukannya.

Dalam beberapa pertemuan dengan anak-anak di berbagai daerah di Indonesia, saya kerap membayangkan tentang kemungkinan masa depan bagi mereka. Katanya mereka bisa jadi presiden, bisa jadi jenderal, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi ilmuwan, atau bahkan bisa pergi ke bulan. Katanya siapapun bisa meraih cita-citanya, asal mau berusaha, asal mau belajar. Memang begitulah teorinya.

Departemen Pendidikan sangat gemar menggunakan jargon-jargon ini. Membuat iklan televisi yang ditayangkan berpuluh kali sehari, membuat poster besar yang ditempelkan di penjuru negeri. Isinya tentang anak-anak sekolah di berbagai daerah, berseragam lengkap dengan topinya, sedang membaca buku atau mendengarkan guru. Semua orang ingin diberitahu pemerintah sudah membuat sekolah di mana-mana. Semua anak bisa sekolah, berseragam, dan membaca buku.

Di bagian lain, Departemen Pendidikan suka mengulang-ulang kisah bagaimana seorang anak yang bapaknya sopir bisa jadi pilot. Seorang anak tukang bangunan bisa jadi astronot atau yang bapaknya loper koran bisa jadi wartawan. Pesannya jelas, semua anak bisa menjadi apapun yang lebih baik dari orang tuanya, asal mau belajar, asal rajin berdoa. Dan saya tak selalu percaya.
Lupakan soal nasib, lupakan soal takdir, lupakan soal satria piningit. Kenyataanya, untuk menjadi presiden atau anggota DPR orang paling tidak harus lulus SD, lalu ke SMP, lalu SMA (di Indonesia lulusan SMA bisa jadi presiden). Untuk jadi dokter orang harus kuliah kedokteran yang biayanya tak murah. Kalau mau jadi jaksa, pengacara, wartawan, pilot, orang juga harus sekolah sampai universitas.

Bagaimana bisa pemerintah begitu berbangga ketika bisa membangun sekolah dasar di satu daerah? Lalu apa setelah itu? Kenyataanya, setelah lulus sekolah dasar banyak dari mereka memilih ikut berjuang mencari makan. Yang bisa lulus SMP atau SMA pun hanya melanjutkan apa yang biasa dilihatnya : pekerjaan orang tua, pekerjaan paman, pekerjaan tetangga. Terlalu mewah bagi mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Membayar biaya kuliah yang tak lagi murah, menanggung biaya hidup di kota lain, dan di saat bersamaan keluarga di desa serba kekurangan.

Novel Laskar Pelangi seringkali menjadi sebuah 'kitab suci' bagi anak-anak miskin atau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Mereka seperti mendapat gambaran bahwa seseorang seperti mereka juga bisa kuliah sampai ke Perancis. Tapi jangan lupa, Laskar Pelangi juga menyampaikan fakta, bagaimana Lintang - seorang anak yang pintar - harus melepaskan semua cita-citanya, berhenti sekolah untuk menjadi tulang punggung keluarga.

Saya percaya pendidikan yang baik (bukan sekedar sekolah dasar ala kadarnya) adalah cara sesorang untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Dengan pendidikan seseorang bisa keluar dari kemiskinan, merambat ke atas, lalu memainkan peran yang berbeda dengan orang tuanya atau tetangganya. Menjadi presiden, politikus, jenderal, dokter, pengacara, atau apapun yang menjadi cita-cita.

Dengan pendidikan yang bermutu, siapapun bisa mendapatkan apa yang dimiliki generasi Kennedy atau generasi Soekarno. Masalahnya, bagaimana ketika pendidikan yang bermutu hanya terbuka bagi orang-orang yang punya uang saja?


*Foto Keluarga Kennedy diambil dari www.bittendandbound.com

We are against corruption

Saya dan Abdul bergabung dalam aksi melawan kriminalisasi KPK di Bundaran HI Jakarta, 8 November 2009. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat sipil atas segala upaya menggerogoti kewenangan KPK dan perlawanan balik koruptor. Kami percaya korupsi merupakan akar beragam masalah di negeri ini.

Politik Ranjang

Kata siapa cinta dan pernikahan menyatukan dua manusia?

Ada banyak ketidaksatuan antara saya dan Abdul dalam memandang suatu perkara. Perkara yang saya maksudkan ini adalah hal-hal umum, terjadi jauh di luar tempat tinggal kami, dan tidak punya urusan langsung dengan kami selain disambungkan oleh gambar-gambar di televisi atau tulisan-tulisan di koran dan buku.

Ketidaksatuan ini mengemuka dalam setiap sesi ngerumpi kami, yang biasanya dilakukan di pagi hari setelah mata melek dan di malam hari sebelum tidur. Kasur kami, yang kian hari makin kempes itu, menjadi tempat paling produktif di tempat tinggal kami. Mulai dari urusan sosialisme dan kapitalisme sampai urusan orgasme (haha).

Waktu kasus Siti Hajar terjadi, saya berkata memang seharusnya tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri kalau hanya jadi babu. Boleh eksport tenaga kerja ke luar negeri, tapi itu harus tenaga kerja yang terdidik, yang punya keahlian. Kerja di negeri orang harus membawa kebanggaan bukan malah jadi korban penyiksaan. Pemerintah harus kerja keras memikirkan lapangan kerja untuk mereka di negeri sendiri. Lagipula kemana larinya semua sumber daya alam negeri ini?

Abdul tidak sepakat dengan pelarangan. Biarkan saja mereka bekerja di negeri orang walaupun jadi babu. Penghasilan mereka jelas-jelas telah membantu meningkatkan devisa. Selain itu, faktanya di dalam negeri tidak tersedia lapangan kerja. Yang harus dilakukan adalah membenahi sistem. PJTKI harus kerja sesuai aturan, KBRI harus peduli pada warga negaranya dan melakukan kontrol yang rutin pada setiap pekerja. Petugas KBRI sebulan sekali mendatangi TKI, memastikan tidak ada penyiksaan, gaji diterima teratur, dan paspor tidak disembunyikan majikan.

Suatu hari kami terjebak kemacetan akibat pasar kaget di pinggir jalan. Saya bilang, pemerintah harusnya membangun pasar yang layak untuk mereka. Lokasinya harus di pinggir jalan, gampang diakses pembeli, sehingga mendatangkan banyak keuntungan untuk pedagang tanpa mengganggu lalu lintas. Abdul bilang, ini akibat pemerintah yang tidak tegas menerapkan peraturan. Kata dia, untuk hal-hal tertentu kita harus fair dan mengakui bahwa mental manusialah sumber masalahnya.

Abdul sangat tahu saya orang yang akan selalu menolak kenaikan anggaran pertahanan atau militer. Waktu banyak pesawat TNI jatuh, lalu semua orang ribut mendukung kenaikan anggaran, saya justru berpikir sebaliknya. Kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan perut jauh lebih mendesak dibanding membeli pesawat baru. Kalau memang nyatanya pesawat tempur sudah tidak layak terbang, ya tidak perlulah latihan-latihan terbang dulu. Lagipula di atas segalanya, saya percaya dunia akan lebih menyenangkan tanpa senjata.

Dalam hal ini, Abdul berdiri di seberang saya. Sebagai orang yang sama-sama pernah belajar ilmu Hubungan Internasional, kami tahu, kami berada di titik yang saling bertolak belakang : idealis dan realis. Tentu saja saya yang idealis dan Abdul lebih cenderung realis. Saya percaya bahwa semua manusia dasarnya baik dan perang tidak akan terjadi kalau tidak ada senjata. Sementara Abdul meyakini manusia pada dasarnya selalu ingin bersaing, berebut kekuasaan, karena itu masing-masing perlu memiliki senjata agar tidak tertindas oleh yang lain.

Keyakinan dalam memandang sifat manusia ini juga menjadi pangkal perbedaan kami dalam 'memilih' sistem pemerintahan yang bisa membawa kesejahteraan pada semua orang. Kalimat Abdul yang selalu saya ingat adalah,"Marx gagal memasukkan fakta bahwa sifat dasar manusia adalah selalu ingin bersaing."

Saya akan menjawab, "Jika kebutuhan hidup layak, pendidikan dan kesehatan sudah dipenuhi, bukankah persaingan tidak perlu diidentikkan dengan uang? Persaingan adalah soal karya, soal prestasi, soal bagaimana masing-masing manusia berguna untuk yang lainnya."

Lalu dia akan berkata, "Bagaimana dengan keinginan orang untuk berkuasa?"

"Kekuasaan sebagaimana politik. Dapatkanlah dengan proses yang benar," kata saya.

"Tidak bisa. Siapa yang punya uang lebih besar, dia yang lebih berkuasa."

Di lain waktu, saat saya menggugat pengelolaan sumber daya alam oleh asing, dia balik bertanya, "Siapkah kita untuk percaya pegawai-pegawai negara tidak akan korupsi kalau diberi kewenangan untuk mengelola?"

Saya diam. Di titik ini saya sadar kami sedang berdiri berhimpitan. Memandang satu hal dari satu sudut, meski kemudian mengungkapkannya dalam bahasa yang berbeda. Saat pembicaraan berlanjut, kami sepaham bahwa korupsi adalah pangkal banyak masalah di negeri ini. TKI yang disiksa, kecelakaan pesawat, orang-orang yang tak berpendidikan dan sekolah yang tak terjangkau, dan sumber daya alam yang masih dikangkangi orang-orang dari negeri antah berantah.

Kami juga sepaham bahwa kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman adalah lembaga yang masih sulit dipercayai di negeri ini. Saya bilang perlu ada potong generasi, pensiun dini pada orang-orang yang umurnya sudah lima puluh tahun ke atas. Abdul bilang butuh sebuah revolusi di tiga lembaga itu. Reformasi saja tidak akan pernah cukup.

Saya bilang susah memberantas korupsi kalau penguasanya juga korupsi. Abdul bilang itu karena penguasanya dungu, terlalu banyak punya utang budi pada orang lain.

Ya, ya, ya, kami memang selalu berbeda. *wink*