Ada Aisyah di Lumbung Padi


Di tengah hamparan padi siap panen di Subang saya berbincang dengan seorang perempuan tani. Aisyah namanya. Berumur setengah baya, ibu dari empat anak. Percakapan pun mengalir di bawah birunya langit dan semilir angin sambil sesekali Aisyah berlari mengusir rombongan burung-burung yang hendak memakan bulir padinya.

Sawah seluas tiga hektar itu bukanlah milik Aisyah. Tanah itu bersama riibuan hektar lainnya yang membentang di tempat tersebut adalah milik PT Sang Hyang Sri-sebuah BUMN yang bergerak di bidang pertanian. Aisyah dan suaminya menggarap lahan tersebut dengan sistem sewa. Biaya sewa dibayar setiap musim panen tiba.

Perhitungannya, untuk tiga hektar lahan, hasil panen satu hektar lahan sepenuhnya menjadi hak PT. Sang Hyang. Sementara sisanya, PT. Sang Hyang berhak atas 12 kwintal gabah dari setiap hektar. "Tapi biasanya kita juga mesti bayar di luar itu, misalnya untuk ongkos mobil pengangkut," kata Aisyah.

Pada setiap masa panen pula, Aisyah harus berpikir untuk melunasi hutang yang digunakannya untuk menggarap sawah. Hutang sebesar Rp 1 juta, mesti dibayarnya Rp 1 juta 3 ratus. "Tanah nyewa, duit pun ngutang," kata Aisyah seraya tersenyum getir.

Untuk menggarap sawah, rata-rata menghabiskan uang Rp 4 hingga Rp 6 juta setiap hektar. Itu mencakup bibit dan pupuk. Aisyah harus mengeluarkan biaya ekstra ketika tikus-tikus sawah menyerah. Resepnya adalah oli bekas dicampu zat kimia yang biasa dijual di toko-toko. Untuk memberantas tikus di 3 ha lahan, biasanya menghabiskan biaya Rp 200 ribu.

Aisyah juga tidak banyak merasakan keuntungan ketika harga beras membumbung tinggi. Pasalnya, sesuai perjanjian sewa lahan, hasil panen harus dijual pada PT Sang Hyang. Harganya tentu lebih murah dibandingkan di jual pada pihak lain. Ada satu keuntungan dari berbagai kewajiban yang mengikat ini, yakni soal bibit. Aisyah wajib membeli bibit pada PT Sang Hyang yang mutunya terjamin. Dengan begitu hasil padi Aisyah bisa dipastikan berstandart tinggi.

Saya pun tak habis pikir, di negerinya sendiri kenapa rakyat tak punya lahan? Seandainya lahan seluas tiga hektar tersebut milik Aisyah sendiri tentu berbeda ceritanya. Anak-anak Aisyah tak perlu putus sekolah saat di bangku sekolah dasar. Tak perlu lagi menghutang untuk menggarap sawah, karena uang hasil panenan lalu masih tersisa. Taruhlah tidak seluas 3 ha, 1 ha saja tentu berbeda jika milik Aisyah sendiri. Aisyah tentu tak akan sesulit sekarang meski mungkin tak bermobil mercy seperi milik direksi Sang Hyang.

Nasib Adik Aisyah di Malaysia

Sudah delapan tahun, Wati, adik Aisyah terlunta-lunta di negeri orang. Berawal dari keinginan menjadi TKW di Brunei Darussalam, Wati malah dijual ke lelaki hidung belang di Malaysia. Seorang calo TKW di Pamanukan merupakan sumber petaka tersebut.

Selama bertahun-tahun, keluarga Wati di kampung berusaha mencari jejak Wati. Puluhan dukun sudah didatangi. Mereka juga ke polisi, sudah pula membayar uang yang katanya biaya pencarian. Uang hilang, Wati tak juga ditemukan. Calo TKW di Pamanukan juga didatangi, tapi cuma dikatakan Wati sudah bekerja di Brunei. Jadi selesai tanggung jawabnya.

Kenyataan pahit yang dialami Wati baru diketahui beberapa bulan lalu, lewat surat pertamanya. Dalam dua lembar surat yang ditunjukkan pada saya, Wati menceritakan bagaimana dia yang dijanjikan akan menjadi TKW di Brunei justru dijual ke Malaysia.

Beberapa saat berada di rumah pelacuran, Wati melarikan diri tanpa tahu tujuan. Hingga akhirnya ada seorang TKI yang menolongnya. Seorang TKI. Merekapun menikah dan punya anak di bawah kesengsaraan. Wati dan suaminya ingin pulang, tapi apa daya, pasport dan uang tiada.